Taufiq Hadisutrisno Bantah Fraksi Demokrat–NasDem Disebut Membela Dirut Perumdam Nurpan
INDRAMAYU - PANTURA HEADLINES
Polemik di tubuh Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kembali mencuat setelah muncul isu transfer dana senilai Rp 2 miliar yang dipersoalkan oleh sejumlah pihak.
Padahal, faktanya tidak ada temuan ataupun indikasi ke arah korupsi. Isu ini dinilai sengaja digiring oleh sekelompok orang yang sok mengusai perpolitikan, sehingga menambah kegaduhan di ruang publik.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat–NasDem DPRD Kabupaten Indramayu, H. Taufiq Hadisutrisno, membantah keras jika pernyataannya di media Pantura Headlines terkesan membela Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu.
Menurut Taufik tudingan segelintir orang yang baru belajar didunia politik itu sengaja dipelintir, bahkan hanya ingin memperkeruh polemik yang kini sudah selesai dibahas oleh DPRD.
"Saya tegaskan, jangan asal menuding. Kalau memang ada bukti Dirut bersalah atau melakukan korupsi, silakan laporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Jangan seolah-olah Fraksi Demokrat–NasDem membela Dirut Nurpan,” ujarnya.
Taufiq membenarkan bahwa dirinya menolak keras usulan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Fauzi yang meminta kegaduhan Perumdam Tirta Darma Ayu untuk di Pansuskan.
Kata Taufiq, apanya yang ingin dipansuskan, sedangkan Komisi III DPRD melalui Ketua DPRD sudah bersurat kepada Bupati Indramayu bahwa polemik di internal Perumdam sudah selesai bahkan proses transfer yang ditudingkan tidak ada temuan yang terbukti
"Silakan Fraksi PDI Perjuangan kroscek di Komisi III DPRD, ada temuan apa tidak tentang transfer itu. Jika ada temuan laporkan segera ke APH. Tapi sebaliknya jika tidak ada temuan jangan dipelintir seolah ada temuan," ungkapnya.
"Jangan mencari empati ke masyarakat bahwa untuk menyelesaikan Perumdam harus di Pansuskan. Sedangkan proses yang dilakukan Perumdam sudah sesuai aturan keadministfasian dan SOP," tambahnya.
Taufiq menilai bahwa isu yang sengaja digoreng tanpa dasar yang kuat hanya akan memperkeruh suasana. “Nuansa politik kacangan seperti ini tidak sehat. DPRD seharusnya fokus pada pengawasan dan solusi, bukan menggiring opini publik dengan tuduhan yang tidak berdasar,” tambahnya.
Disisi lain Dewan Taufik juga menyayangkan sikap tidak dewasanya Ali Shahali seorang calon anggota DPRD yang gagal berkali kali namun malah ikut memperkeruh tentang Perumdam.
Menanggapi unggahan dimedsosnya Ali Shahali yang menuding statemennya Taufiq membela Dirut Nurpan Itu sangat disayangkan. Pasalnya Shahali ngerti apa sampai dia mengumbar bahasa di medsos seolah mencari empati dari masyarakat.
"Ali Shahali kan kader militannya PDIP. Yaaa meskipun setiap pencalegan Ali Shahali tidak pernah terpilih, harus banyak belajar juga dalam menanggapi sebuah isu dipublilk. Jangan main politik kacangan.Cari empati boleh tapi yang dewasa sedikit gitu mas," kata Taufiq.
"Ada kepengtingan apa Ali Shahali sampai sampai di status medsosnya terkesan tendensius memfonis, menuduh dan sok tau tanpa dasar yang benar." ujarnya.
Sebaliknya Taufiq mendorong jika Shalali beranggapan di Perumdam ada penyalahgunaan wewenang, sebaiknya konfirmasi langsung ke Managemennya. Atau merasa yakin itu sebuah pelanggaran laporkan saja ke pihak APH. "Gak usah teriak sana sini cari perhatian orang seolah kaya pahlawan kesiangan,"tegas Taufiq.
Masyarakat Indramayu berharap agar polemik ini segera dihentikan dan tidak dijadikan komoditas politik. “Yang kami butuhkan adalah pelayanan air bersih yang baik, bukan kegaduhan politik,” kata salah satu warga.
LSM Putra Dermayu juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perumdam. Mereka mendukung langkah hukum jika memang ada bukti kuat, namun menolak tuduhan tanpa dasar yang hanya menimbulkan keresahan. (JUJUN/PH)
