Politisi Partai Demokrat Indramayu Ir Harris Solihin Ikut Menyikapi Kasus BPR KR. Usut Tuntas Pengusaha Nakal

Simpang siur keterlibatan pengusaha di Indramayu dalam kasus Bank BPR Karya Remaja Indramayu yang kini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ( Kejati Jabar) mendapat respon dari berbagai pihak. 

Dalam kasus yang sudah menjerat tiga pimpinan Bank BPR KR Indramayu sebagai tersangka, tentunya sangat mudah untuk dikembangkan, itupun jika Kejati Jabar menanganinya secara tegas dan berani mengungkap nama nama pengusaha nakal yang terlibat langsung atas transaksi pinjaman modal dari BPR KR. 

Seperti yang diungkapkan oleh politisi Partai Demokrat Kabupaten Indramayu Ir Harris Solihin, ia menyayangkan Kejati Jabar  lamban menangani kasus Bank BPR KR Indramayu. 

Menurut Harris,  dalam kasus yang terjadi sejak tahun 2021 itu tidak hanya tiga pimpinan BPR KR yang terlibat. Namun banyak juga pengusaha nakal yang diduga kuat ikut dalam kejahatan Perbankkan. 

"Kejati harus tegas, jangan tembang pilih. Tiga tersangka  sudah bisa menjadi pintu untuk mengungkap kasus besar ini," kata Harris kepada Pantura Headlines Minggu 13 Juli 2025.

Menurut Harris, pengusaha itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Jajaran Direksi BPR dalam melakukan konspirasi jahat pembobolan dana bank. Melalui kredit fiktip ataupun pemberian pinjaman yang tidak sesuai ketentuan perbankkan.

"Sapapun orangnya, jika melakukan perbuatan jahat ya harus diberikan sanksi, sesuai hukum yang berlaku. Kejati harus tegas jangan memble, "kata Harris. 

Saat ditanya siapakah nama pengusaha yang dimaksudkan nakal, Harris menuturkan yang pasti catatan nama nama pengusaha itu ada dibagian Tim Likuidasi BPR KR. Namun apakah tim likuidasi ini mau membeberkan nama nama pengusaha nakal itu.

"Informasi yang saya dengar tim likuidasi tidak mau membeberkan nama nama pengusaha itu. Dengan alasan tidak punya kewenangan untuk menyampaikan selain  OJK, "ungkapnya.

" Hati hati Pendopo, karena ada  pengusaha yang akhir-akhir ini sedang dibidik sama Kejati Jabar. Jangan gegara pengusaha itu Pendopo jadi ramai" sindirnya.

Harris Solihin menambahkan, prinsipnya siapapun yang terlibat dalam konspirasi dalam kasus BPR KR Indramayu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi dalam kasus BPR itu sudah merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

"Saya berharap Kajati Jabar segera usut tuntas kasus BPR KR Indramayu. Proses sesuai hukum yang berlaku, siapapun orangnya yang terlibat dalam kasus tersebut" kata Harris mengakhiri wawancaranya. (JUJUN/PH)